Mega Keluhkan Dominasi KMP di DPR

jpnn.com - JAKARTA - Konstelasi politik di parlemen dewasa ini dikeluhkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) pengusung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 dalam sejumlah pengambilan keputusan dianggap hanya memberikan contoh tidak baik ke masyarakat. 

Dia menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan sengketa pasangan Prabowo-Hatta seharusnya dihormati. Pihak yang kalah sepatutnya tidak meneruskan persaingan yang telah berakhir dalam pilpres ke ranah parlemen.  

"Saya hanya menekankan, menggarisbawahi bahwa kita ini negara hukum dan kepatutan hukum itu berdasar etika dan moral," kata Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8).
 
Secara khusus, dia menyinggung kekalahan PDIP dan koalisinya dalam pengesahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satu UU tersebut telah merevisi ketentuan peraih suara terbanyak di pemilu legislatif otomatis menduduki posisi ketua DPR.
 
Menurut Mega, pengesahan UU itu adalah salah satu contoh ketidakpatutan hukum. "MD3 sebenarnya dulu itu sudah ada persetujuan bahwa partai pemenang yang akan mendapatkan kursi ketua. Yang kedua ada di wakil-wakil. Tapi, kalau sekarang (UU MD3 baru), kan tidak," keluh Mega.  
 
Dia berharap, dinamika politik di parlemen tidak hanya ditentukan oleh ukuran menang dan kalah. Apalagi, hanya didasarkan kepada suara pihak mana yang paling besar dalam voting. "Apa itu yang namanya esensi negara kita yang berdaulat dan berdemokrasi" Menurut saya, tidak seperti itu," katanya.
 
Kristalisasi kekuatan saat pilpres memang masih terlihat di parlemen saat ini. Terakhir, dalam pembentukan Pansus Tata Tertib (Tatib) DPR sebagai turunan aturan dari UU MD3, PDIP dan koalisinya kembali harus menelan kekecewaan. Kader yang diajukan menduduki kursi pimpinan pansus terlempar. Ketua dan empat wakil ketua pansus diisi oleh kader-kader partai yang bergabung di Koalisi Merah Putih.
 
Meski demikian, Mega menyatakan tidak khawatir jika kristalisasi kekuatan politik itu akan berlanjut. Terutama yang berkaitan dengan perjalanan pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Termasuk, potensi impeachment atau pemakzulan yang mungkin dicoba digulirkan pula.   
"Kami tidak merasa itu sebuah ancaman. Konstitusi yang ada menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih rakyat. Karena itu, seumpama ada yang tidak berkenan, jalur sudah ada," kata Mega. (dyn/c4)