Mega Perintahkan Lawan Korupsi

Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani mengatakan, ada modus tersebut yang coba terus dikembangkan. "Hukum makin kerap dijadikan alat berpolitik saat ini," kata Puan. Karena itu, tandas putri Megawati itu, yang bisa dilakukan hanya melakukan antisipasi-antisipasi. Termasuk, lebih selektif saat awal memilih calon kepala daerah. "Mulai awal lebih berhati-hati saja dalam memilih," imbuhnya.

Kali terakhir, kepala daerah dari PDIP yang memilih lompat pagar ke partai lain adalah Gubernur Sulut Sarundajang. Dia memilih pindah ke Partai Demokrat, bahkan telah diakomodasi menjadi salah seorang anggota dewan pembina yang langsung dipimpin SBY.

Meski demikian, hasil rakornas tidak ada poin yang menyebutkan adanya sanksi para kepala daerah lompat pagar. "Kami tidak bisa memberikan sanksi, hanya moral dan etika politik yang bisa menjadi pegangan," imbuh Puan kembali. (dyn/c4/tof)