Megaproyek di DPR Berpotensi Rugikan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai rencana pembangunan gedung DPR yang tergabung dalam 7 proyek, berpotensi merugikan rakyat. 

Itu karena anggaran yang akan digunakan diambil dari dana optimalisasi.

"DPR telah merencanakan anggaran Pembangunan Gedung Senilai Rp.2,7 triliun secara multiyear. Dalam RAPBN 2016, rencananya akan dimasukkan 700 miliar rupiah," kata Yenny, Kamis (27/8).

Rencana ini, kata Yenny, menimbulkan pertanyaan, terutama darimana anggaran sebesar itu diambil. Nah, ternyata FITRA menemukan dugaannya pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal.

"Jika dana ini diambil maka berdampak pada daerah, khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok. Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat," ujarnya.

Selain itu, alokasi Rp2,7 triliun menurutnya tidak sesuai dengan perencanaan dan pembahasan yang transparan. Hingga saat ini belum jelas dana sebesar itu untuk pembiayaan apa saja. Sehingga potensi markup pembangunan 7 Proyek gedung DPR diprediksi FITRA sangat tinggi.

Kemudian, saat ekonomi nasional sedang lemah. Maka tidak layak sebenarnya DPR ngotot mengambil alokasi Rp2,7 T dari APBN. Bila tetap dilakukan maka akan semakin menambah defisit negara yang sudah berada di angka Rp278 triliun.

"Daripada untuk membangun 7 proyek, anggaran itu lebih baik untuk meminimalisir defisit negara dan mengurangi utang luar negeri di saat rupiah melemah dan dolar naik tinggi," tegasnya. (fat/jpnn)