Megawati Bawa Salam dari Jokowi untuk Warga Bali

jpnn.com - BULELENG - Megawati Soekarnoputri tak hanya mengeluarkan mandat untuk Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP juga terus berupaya memastikan mandat untuk Jokowi tersosialisasikan dengan baik hingga tingkat akar rumput.

Misalnya hari ini, Megawati menemui simpatisan dan kader-kadernya di pelosok Bali yang dikemas dalam acara pelepasan ribuan bibit ikan lele di Bendungan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan itu, Presiden RI kelima itu menyinggung keputusannya memberi mandat ke Jokowi untuk maju sebagai capres.

Hanya saja, katanya, Jokowi memang belum bisa menemui kader dan simpatisan PDIP di Bali.  "Mohon maaf dari Pak Jokowi, beliau sampaikan salam hangat karena beliau justru keliling ke seluruh Indonesia," ujar Megawati.

Dipaparkannya, masa kampanye pemilu legislatif kali ini memang begitu singkat. Karenanya, PDIP pun bagi-bagi tugas. Megawati mendapat jatah menjaring suara di Bali, sedangkan Jokowi berkeliling ke daerah lainnya. "Saya memang diterjunkan ke Bali, karena saya mendapatkan tugas sebagai Ketua Umum untuk memenangkan Bali," ungkapnya.

Bagi PDIP, Bali merupakan daerah penting. Megawati tak ingin kekalahan kadernya dalam Pilkada Bali 2013 lalu yang diwarnai banyak kecurangan dan kejanggalan kembali terulang di pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun ini.

Pada 2012 silam, PDIP berhasil mengantar kadernya, Putu Agus Suryadnyana sebagai pemenang Pilkada Buleleng dengan raihan suara 68 persen. Karenanya di hadapan ribuan kader dan simpatisan PDIP itu, Megawati berharap partainya bisa menang besar di Bali.

"Kalau di putaran pertama (pileg) ini tidak dapat 20 persen kursi, maka kita harus menggabungkan diri dengan partai lain. Makanya saya perlukan suara bulat di pileg mencapai 20 persen," tambahnya.

Menurutnya, dengan raihan 20 persen suara maka PDIP bisa menjalankan pemerintahan sendiri. Kalau tidak, maka harus menjalankan pemerintahan dengan partai lain. "Bukan berarti itu tidak boleh. Tapi, bagi sebagai sebagai seorang Ketua Umum, seorang presiden harus jadi partainya sendiri," ujarnya.