Megawati dan Sejumlah Tokoh Bicara Tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan, Simak

Ketiganya saling berkait kelindan dan saling menopang antarsatu dengan yang lainnya yang disebut sebagai triangle of basic state consensus atau tiga pilar consensus kebangsaan yang dapat diurai sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai filosofis Pancasila yang bersifat abstrak dan pasal-pasal Konstitusi yang berisi norma-norma dasar perlu arahan bagaimana cara melembagakannya.

Untuk itu, diperlukan suatu kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan.

“Itu sebabnya dibutuhkan Haluan Negara yang menjadi satu kesatuan yang melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD 1945,” kata Sudirta.

Kedua, Haluan Negara sebagai kebijakan dasar, yang mengandung prinsip-prinsip direktif.

Prinsip direktif itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundangundangan dan program-program pemerintahan.

Di samping sebagai panduan kebijakan negara, menurut Sudirta, prinsip-prinsip-pokok pengarah atau pemandu itu berfungsi sebagai barometer pengawas terhadap jalannya pemerintahan yang dapat dipergunakan oleh warga negara dalam menilai kinerja pemerintah melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, Pembangunan Semesta Berencana Sebagai Basis Haluan Pembangunan Bali 2025-2125 bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Bali an sich, namun lebih luas lagi penguatan Bali dan kepentingan nasional secara keseluruhan.