Megawati: Jika Tidak Siap Silakan Keluar
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kader partainya yang nakal. Ia memastikan tidak akan melindungi kader partai yang melanggar aturan partai.
Karena itu, Megawati meminta para kader untuk bekerja dengan tulus, tidak mencari untung dan rugi dalam berpartai.
"Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari ketua umum bagi seluruh kader PDIP. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai," ujar Megawati dalam pidato politik Rakernas I di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Selasa lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini Wahyu diduga menerima suap dari calon anggota DPR dari PDIP Harun Masiku, terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Atas dugaan kasus itu, putri Bung Karno ini menekankan dirinya akan terus menggembleng kader agar sadar tugas ideologis partai. Apabila ada yang tidak sesuai dengan garis komando, Megawati menyarankan kader partai untuk hengkang.
"Jika tidak siap silakan kalian pergi keluar dari PDIP," kata presiden kelima RI ini.
Megawati mengingatkan bahwa PDIP lahir dan tumbuh dari gemblengan rezim otoriter. Bahkan, Megawati pernah merasa hancur atas gemblengan itu.
"Ketika saya tanya, kapal kita akan karam, bendera kita sudah miring apakah yang namanya perjuangan kita. Kami lanjutkan kalian mengatakan, 'Siap ibu kita bangun kembali' dan ternyata kita bangun kembali saudara-saudara," kata Megawati. (tan/jpnn)
Megawati meminta para kader untuk bekerja dengan tulus, tidak mencari untung dan rugi dalam berpartai.
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?