JPNN.com 
Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
Toh, kata Basarah, satu hasil perjuangan reformasi ialah perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.
Hal demikian bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengelola pemerintahan daerah sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Atas dasar itu, kata lanjut Basarah, PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
"Oleh karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas tugas mereka agar setia mengemban amanat rakyat, dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan pemerintah pusat," ujarnya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah langsung bekerja melayani rakyat.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah
- Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
