JPNN.com 
Megawati Menilai Keputusan MKMK Menjadi Cahaya di Tengah Gelapnya Demokrasi
Sebelumnya, MKMK dalam sidang pada Selasa (7/11) kemarin telah memutuskan aduan tentang dugaan pelanggaran etik hakim MK ketika membuat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan itu berisi tentang kriteria pasangan capres-cawapres seperti diatur dalam Pasal 169 Huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.
MK dalam putusannya menyebut kriteria capres-cawapres tetap 40 tahun dengan menambahkan frasa pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih langsung dalam pemilu.
Namun, MKMK menilai Ketua MK Anwar Usman melanggar etik ketika ikut membuat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.
Sebab, Anwar dianggap memiliki konflik kepentingan karena menjadi semenda Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika ikut memutuskan perkara tersebut.
Di sisi lain, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 menguntungkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka agar bisa menjadi Cawapres 2024 RI. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menganggap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai cahaya saat demokrasi dirundung kegelapan.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Cuaca Ekstrem, Megawati Serukan kepada Pemerintah Siapkan Upaya Mitigasi Menghadapi Bencana
- Endus Pihak Pengganggu Jelang Kongres, Megawati Perintahkan Satgas PDIP Siaga Satu
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Jokowi & Gibran Baru Dipecat, PDIP Tak Mau Ada Narasi Jahat
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
