Megawati Minta Jokowi Tak Telikung Partai Pengusung

jpnn.com - DENPASAR - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo tidak nyelonong dalam mengambil kebijakan tanpa berkonsultasi dengan partai politik pengusung dan pendukung di pemilu presiden 2014 lalu. Menurut Megawati, sudah semestinya presiden dan wakil presiden menjalankan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan partai politik pendukung.

Berbicara pada pembukaan Kongres IV PDIP di Grand Inna Sanur Hotel, Denpasar, Megawati menyatakan, saat ini ada hal yang harus dituntaskan tentang relasi antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Menurutnya, hal itu pending karena hubungan keduanya semestnya mencerminkan kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri.

Megawati mengatakan, ada landasan konstitusional tentang relasi antara pemerintah dengan partai politik pendukung, yakni UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU Pilpres ditegaskan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai,” kata Megawati di acara yang juga dihadiri Jokowi dan Jusuf Kalla itu.

Megawati menegaskan, dirinya merasa perlu menjelaskan prinsip demokrasi itu. Sebab, prinsip itu sangat relevan, mengingat ada pihak yang mengatasnamakan kelompok independen dan selalu menyebut partai sebagai beban demokrasi.

“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekadar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat,” tutur Presiden RI kelima itu.(ara/adk/jpnn)