Megawati Minta Kader tak Taat untuk Mundur, Pengamat: Tidak Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kader tidak taat untuk mundur berisi ancaman.
Dia juga menilai pernyataan tersebut dilontarkan atas perseteruan Celeng Vs Banteng yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan.
"Pernyataan Megawati itu cenderung memuat ancaman kepada kadernya. Para kader tidak diberi pilihan sama sekali," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Jumat (29/10).
Dosen Universitas Esa Unggul itu juga menyebutkan Presiden RI ke-5 itu terkesan tidak mengakomodir perbedaan pendapat di dalam partainya.
"Suara akar rumput yang berbeda dengan kehendak DPP terkesan ingin dibungkam," lanjut dia.
Jamiluddin juga menyebutkan dalam konteks pernyataan tersebut, Megawati Soekarnoputri juga terkesan sangat tidak demokratis.
"Hal itu tentu tidak sejalan dengan nama PDIP yang berlabel demokrasi," tutur Jamiluddin. (mcr8/jpnn)
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDI Perjuangan yang tidak loyal untuk mundur terkesan berisi ancaman
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Akademisi Universitas Bung Karno Nilai Penetapan Tersangka Hasto Murni Proses Hukum
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto