Megawati Perintahkan FPDIP Siapkan Pansus dan Interpelasi
Ungkap Kerusuhan Berbau Agama
Jumat, 11 Februari 2011 – 23:03 WIB
Basarah menambahkan, pemerintah bertindak gamang dalam menjaga kotrak sosial masyarakatnya. Selain itu, penyelenggara negara tidak profesional.
Baca Juga:
Yang lebih menyedihkan, kata Basarah, pemerintah justru permisif terhadap aksi-aksi kekerasan berbau agama itu. "Kelengahan dan kelalaian itu dimanfaatkan kelompok yang bermain untuk membuat suasana semakin keruh. Pemerintah permisif terhadap kekerasan yang terjadi," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintah harus bertindak tegas, termasuk membubarkan ormas anarkis? Basarah menilai pernyataan saja tidak cukup. "Harus ada political action. Ketika Presiden sendiri gamang, kita pertanyakan legitimasi Presiden," ucapnya.
Sedangkan Hamka Haq mengatakan, PDIP tidak dalam posisi membela keyakinan Ahmadiyah. "Kita hanya ingin menyadarkan penyelenggaa negara untuk menegakkan konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ucapnya.
JAKARTA - Insiden kekerasan beruntun yang mengatasnamakan agama di Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, membuat PDI Perjuangan ingin melakukan
BERITA TERKAIT
- Menjelang Muktamar PBB, Bang Ferry Diunggulkan Jadi Ketua Umum
- Jokowi Ucapkan Selamat Ultah ke-52 PDIP, Darmizal: Sikap Terpuji, Patut Jadi Contoh
- Ikhtiar Taruna Merah Putih Memikat Anak Muda Melalui Logo Baru
- DPR Mendukung Pemerintah untuk Tingkatkan Produksi Garam Lokal
- Kembali Terpilih jadi Gubernur Sumsel, Herman Deru Siap Menyukseskan Program MBG
- Absen di Acara HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Bambang Pacul Beri Penjelasan, Ternyata