Megawati Sarankan KPU Adopsi E-Voting Seperti di India

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan adanya perlakuan tidak adil yang diterima partainya dari penyelenggara pemilu pada masa lampau. Hal itu dirasakan Megawati saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernama Lembaga Pemilihan Pemilu (LPU), ketika rezim Presiden Soeharto.

"Saya mau menceritakan sedikit pengalaman kami baik dari sejak Lembaga Pemilihan Umum sampai KPU. Tentunya yang tidak pernah berubah adalah asas pemilu itu, rahasia umum, langsung, jujur, dan adil. Unsur pemerintah harus berdiri tegak terhadap asas tersebut," kata Megawati saat memberikan sambutan dalam acara verifikasi faktual partai oleh KPU di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Menurut Megawati, di bawah LPU, partainya mengalami kendala-kendala tidak seperti partai lainnya saat itu. Karena itu, Megawati mengharapkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengevaluasi hal tersebut demi perbaikan demokrasi negeri.

"Kami beberapa kali mengalami kendala-kendala. Dari yang namanya jajaran KPU maupun Bawaslu, Panwaslu melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan, kendala yang kami alami, mohon maaf, masih tidak netral. Padahal dari asas yang kami sebutkan, untuk melaksanakan demokrasi yang baik. KPU, Bawaslu, Panwaslu harus menyikapi dengan sikap dasar tadi," kata dia.

Dalam mempermudah penyelenggaraan pemilu, Megawati menyarankan KPU mengadopsi pemilu menggunakan e-voting seperti di India. Menurut Megawati, pemilu di Indonesia yang menggunakan kotak suara tidak efesien, apalagi jumlah penduduk Tanah Air semakin bertambah.

"Terkait kotak suara, lihat di India, bukan kotak suara yang kita punya bertahun-tahun," kata dia.

Kendati demikian, Presiden Kelima RI ini mengapresiasi juga kinerja KPU yang berhasil menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia. "Pemilu serentak juga memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia," tandas Megawati. (tan/jpnn)