Megawati tidak Pernah Meminta Gaji dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan Ahmad Basarah mengatakan, sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) hingga lembaganya berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, anggotanya, serta seluruh staf, belum pernah mendapatkan gaji atau hak keuangan dari negara.

Basarah mengatakan, memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antarkementerian terkait.

Menurut dia, hal ini berdampak hingga satu tahun berjalan sehingga baik dewan pengarah, kepala UKPPIP/BPIP, deputi dan perangkatnya hingga tenaga ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja.

Basarah mengatakan harus dipahami UKPPIP maupun BPIP adalah organ resmi pemerintah atau negara yang bertugas menjaga tegaknya ideologi Pancasila.

Selain itu, lanjut dia, tokoh-tokoh lainnya di dalam Dewan Pengarah seperti Try Sutrisno, Maruf Amin, Said Aqil Siradj, Syafi'i Ma'arif, Mahfud MD, Sudhamek dan lainnya merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemuanya tugasnya tidak diukur dengan sekadar persoalan gaji," kata Basarah dalam keterangannya, Senin (28/5).

Menurut dia, meskipun tugas dewan pengarah sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila sebagai lembaga baru dari titik nol, Mega dan tokoh-tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi.

Hingga saat ini, ujarnya, sebagai ketua Dewan Pengarah UKPPIP/BPIP, Mega dan pimpinan lainnya tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka.