Mekanisme Impeachment Semakin Jelas

PKS juga menilai bahwa tatib itu pun telah sangat antisipasif, guna memberi ruang forum konsultasi yang terdiri dari pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok anggota. "Sebagaimana diatur pasal 132, menjadi forum untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai masalah," imbuhnya.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicaranya Zainut Tauhid Sa'adi, berpendapat bahwa kesadaran semua elemen fraksi di MPR tentang perlunya Tata Tertib dan Kode Etik MPR, merupakan suatu langkah mendasar untuk meningkatkan citra, kinerja dan akuntabilitas publik para anggota MPR dalam menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan. "Tata tertib merupakan instrumen penting untuk membenahi di dalam, sedang kode etik merupakan instrumen ke luar, yang apabila keduanya dilaksanakan sungguh-sungguh, konsekuen dan konsisten, akan dapat meningkatkan citra dan kredibilitas MPR di mata publik," ujarnya.

PPP bahkan mengajukan usulan baru, agar MPR mengagendakan pembahasan mengenai pembenahan kelembagaan negara melalui UUD 1945. "Kami menilai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan selama ini, masih menyisakan berbagai persoalan sebagai negara yang menganut sistem presidensial, di antaranya menyangkut kewenangan DPD sebagai representasi setiap provinsi yang pengaturannya belum tuntas," kata Zainut Tauhid. (fas/jpnn)