Melbourne Pasang Penghalang Permanen di Jalur Pedestrian

"Akan jadi kegagalan besar jika demi melindungi kebebasan sipil segelintir orang, kita membuat kelompok masyarakat yang jauh lebih besar jadi berisiko. Bahkan puluhan ribu orang," ujarnya.
Perubahan tersebut direkomendasikan mantan Kepala Kepolisian Ken Lay dan mantan Hakim Agung David Harper, yang melakukan review UU anti-terorisme Victoria setelah terjadinya penyanderaan di Brighton awal tahun ini.
Rekomendasi keduanya mencakup 26 poin. Premier Andrews mengatakan akan menerima semua rekomendasi ini.
Rekomendasi lainnya termasuk:
- Memungkinkan Komisaris Polisi untuk bermohon perintah pengadilan guna memaksa orang mengikuti "program pembebasan" jika mereka menunjukkan perilaku radikal atau kekerasan.
- Membicarakan bersama Persemakmuran dan negara bagian lain untuk menghilangkan motif sebagai elemen penting dari tindakan teroris.
- Bekerja sama dengan pemerintah federal untuk memberlakukan pidana baru jika memiliki materi terkait terorisme.
- Mencari kesepakatan dengan negara bagian lain untuk skema pengawasan pasca-hukuman bagi pelaku yang berisiko tinggi.

ABC News
Laporan yang dirilis pada bulan September lalu telah merekomendasikan agar polisi diberi perlindungan lebih baik dalam tindakan menembak pelaku.
Lay mengatakan laporan kedua kali ini juga mengamati upaya menghadapi ekstremisme kelompok kiri dan kanan.
"Seperti yang kita semua pahami, ada fokus nyata pada ekstremisme Islam akhir-akhir ini. Namun panel (review) melihat adanya celah di sayap kanan dan sayap kiri," katanya.
- Dunia Hari Ini: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Diturunkan dari Jabatannya
- Babak Baru Perang Dagang Dunia, Indonesia Jadi 'Sasaran Empuk'
- Dunia Hari Ini: Barang-barang dari Indonesia ke AS akan Dikenakan Tarif 32 Persen
- Warga Indonesia Rayakan Idulfitri di Perth, Ada Pawai Takbiran
- Daya Beli Melemah, Jumlah Pemudik Menurun
- Dunia Hari Ini: Mobil Tesla Jadi Target Pengerusakan di Mana-Mana