Melbourne Pasang Penghalang Permanen di Jalur Pedestrian
"Akan jadi kegagalan besar jika demi melindungi kebebasan sipil segelintir orang, kita membuat kelompok masyarakat yang jauh lebih besar jadi berisiko. Bahkan puluhan ribu orang," ujarnya.
Perubahan tersebut direkomendasikan mantan Kepala Kepolisian Ken Lay dan mantan Hakim Agung David Harper, yang melakukan review UU anti-terorisme Victoria setelah terjadinya penyanderaan di Brighton awal tahun ini.
Rekomendasi keduanya mencakup 26 poin. Premier Andrews mengatakan akan menerima semua rekomendasi ini.
Rekomendasi lainnya termasuk:
- Memungkinkan Komisaris Polisi untuk bermohon perintah pengadilan guna memaksa orang mengikuti "program pembebasan" jika mereka menunjukkan perilaku radikal atau kekerasan.
- Membicarakan bersama Persemakmuran dan negara bagian lain untuk menghilangkan motif sebagai elemen penting dari tindakan teroris.
- Bekerja sama dengan pemerintah federal untuk memberlakukan pidana baru jika memiliki materi terkait terorisme.
- Mencari kesepakatan dengan negara bagian lain untuk skema pengawasan pasca-hukuman bagi pelaku yang berisiko tinggi.
Laporan yang dirilis pada bulan September lalu telah merekomendasikan agar polisi diberi perlindungan lebih baik dalam tindakan menembak pelaku.
Lay mengatakan laporan kedua kali ini juga mengamati upaya menghadapi ekstremisme kelompok kiri dan kanan.
"Seperti yang kita semua pahami, ada fokus nyata pada ekstremisme Islam akhir-akhir ini. Namun panel (review) melihat adanya celah di sayap kanan dan sayap kiri," katanya.
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dunia Hari Ini: Menang Pilpres, Donald Trump Lolos dari Jerat Hukum
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati