Melempem, Gubernur Dinilai Punya Agenda Politik

KENDARI - Langkah tegas Kemendagri dalam menyikapi persoalan letak ibukota Buton Utara (Butur) diapresiasi mantan Bupati Muna, sekaligus salah satu pihak yang terlibat langsung dalam proses memekarkan Buton Utara, Ridwan Bae. Perintah Mendagri agar Gubernur Sultra tegas terhadap terhadap masalah itu, salah satunya dengan melarang ada pembangunan kantor di Ereke, dinilai sebagai salah satu langkah cerdas, tapi tetap butuh keseriusan Gubernur Sultra.

Sejak awal, kara Ridwan, ia sudah menyampaikan bahwa konsistensi terhadap UU pemekaran adalah solusi untuk menghindari konflik berkepanjangan di daerah yang karena andilnya, bisa dimekarkan. Berkedudukan di Buranga adalah pilihan paling konstitusional oleh pemerintah Buton Utara.

"Sejak awal saya sudah bilang bahwa UU itu tidak perlu ditafsirkan, tinggal dijalankan. Saya memberi apresiasi kepada Mendagri yang memberikan perintah tegas kepada Gubernur Sultra untuk menfasilitasi persoalan ini secepatnya," kata Ridwan, saat dihubungi lewat telepon. Ia berharap agar masalah ini secepatnya ditindaklanjuti oleh gubernur.    Ridwan berharap agar gubernur secepat mungkin turun ke lapangan menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlarut dan makin menambah potensi gejolak.

Ridwan khawatir, gubernur memiliki agenda politik terkait Pilgub 2012 nanti sehingga terkesan tidak mau ambil resiko menyelesaikan masalah ini dan membiarkan Butur tetap bergolak. Seharusnya, sekiranya ada agenda politik, justru inilah momentum yang baik untuk menarik simpati masyarakat Butur, dengan menyelesaikan masalah tanpa ada yang dirugikan.