Melempem, Gubernur Dinilai Punya Agenda Politik

Adanya perintah Mendagri agar gubernur turun tangan, menurut Ketua Golkar Sultra itu, harusnya tidak perlu terjadi seandainya sejak awal gubernur sudah mengambil langkah-langkah solutif. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, tidak perlu urusan seperti ini ikut-ikut diurus oleh Mendagri.

"Terkait perintah pencoretan usulan anggaran, jangan hanya dicoret tapi juga diarahkan agar dana-dana itu dialokasikan untuk pembangunan kantor dan gedung layanan publik lainnya di Buranga. Selain itu, gubernur harus mengawasi itu dengan ketat agar jangan ada lagi penyimpangan," tandas mantan Bupati Muna dua periode itu.

Kata Ridwan, hanya ada dua solusi terbaik di Butur untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni pertama Pemkab dalam hal ini, Bupati dan DPRD harus mau melaksanakan secepatnya UU tersebut dengan beribukota di Buranga secara penuh, tidak hanya diatas kertas saja. Dengan begitu, meski ada penolakan dari masyarakat lain, Bupati bisa berlindung atas nama UU, dan tentu saja polisi akan mengamankannya.

"Solusi kedua adalah, karena Buranga ditetapkan lewat UU, maka untuk menggantinya juga harus lewat UU, itu juga kan yang disampikan Kemendagri, bahwa mereka mengerti aspirasi itu tapi harus diupayakan juga lewat cara konstitusional yakni lewat perjuangan di DPR RI," kata Ketua Golkar Sultra ini. Tapi, sebelum proses perubahan UU itu dilakukan, maka Butur tetap harus memulai aktivitas itu di Buranga. Artinya, permintaan pergantian letak ibukota itu dilakukan dan diproses di Buranga.(abi/awa/jpnn)