Melunak, Pemerintah Tawarkan Penambahan 15 Kursi DPR
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mulai melunak terkait penambahan kursi DPR dalam pembahasan RUU Peenyelenggaraan Pemilu bersama Pansus DPR. Bila semua bertahan di angka 5-10 kursi, sekarang naik jadi 15 kursi.
Namun tawaran pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu, Selasa (30/5), belum sesuai kesepakatan fraksi-fraksi yang kukuh menambah 19 kursi DPR.
"Hasil simulasi kami bersama tim, usulan bapak ibu fraksi untuk 19 kami paham, kami hitang-hitung bagaimana kalau sepuluh sampai 15 saja? Soal pembagiannya terserah pansus," ujar Tjahjo.
Usulan tersebut menurut Tjahjo, telah mempertimbangkan tingkat kemahalan kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil), keadilan serta pemerataan.
"Kalau memungkinkan antara sepuluh sampai 15, soal bagaimana saya kira bisa dibagi," tukas Tjahjo menawarkan keinginan pemerintah.
Akan tetapi usulan ini tidak sertamerta disetujui. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan penambahan 10-15 kursi masih perlu dihitung kembali modelnya bersama pemerintah.
"Ada dua pilihan sebenarnya, pilihan pertama tetap merealokasi terhadap beberapa daerah yang mengalami kelebihan terlalu besar seperti Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat," ujar Lukman.
Menurut dia, alokasi kursi untuk Sumbar kelebihan 3 kursi, dan Sulsel 4 kursi. Bisa saja penambahan 15 kursi diberikan pada daerah yang defisit, dengan mengambil jatah provinsi yang kelebihannya terlalu banyak.
Pemerintah mulai melunak terkait penambahan kursi DPR dalam pembahasan RUU Peenyelenggaraan Pemilu bersama Pansus DPR. Bila semua bertahan di angka
- Rapat Bareng Mentan, Legislator Ini Ingatkan Soal Kegagalan Food Estate Terdahulu
- Legislator PKS Beri Solusi Cuan Digital yang Halal Ketimbang Main Judol
- Yoyok NasDem Minta BIN Melaksanakan Tugasnya Bekerja Profesional di Pilkada
- Sah! Ariawan Kembali Pimpin Koordinatoriat Wartawan Parlemen
- Ibas Ajak Perempuan Sadar Akan Potensinya
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah