JPNN.com 
Memaknai Pidato Bu Mega, Eks Gubernur Lemhanas Singgung Nepotisme Brutal
"Nepotisme yang brutal itu disertai dengan manipulasi hukum," katanya.
Andi menambahkan Megawati menyikapi sisi manipulasi hukum itu dengan berbicara keras agar demokrasi ke depan tidak diwarnai praktik lancung tersebut.
"Bu Mega menggunakan kata stop, tidak lagi, tidak boleh ada lagi rekayasa hukum," ujar pengamat militer dan pertahanan itu.
Megawati menyampaikan pidato politik yang disiarkan melalui kanal PDI Perjuangan di YouTube guna menyikapi dinamika politik nasional.
Putri Proklamator RI Bung Karno itu dalam pidatonya menyinggung soal rekayasa hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Megawati menuturkan Indonesia pernah mengalami fase pemerintahan otoriter yang mempraktikkan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Oleh karena itu, rakyat bergerak menggaungkan reformasi untuk menghilangkan praktik kotor tersebut.
Menurut Megawati, MK yang lahir dari semangat reformasi terbentuk pada masa pemerintahannya. Pada saat Megawati menjadi presiden pula Indonesia untuk kali pertama menggelar pilpres secara langsung.
Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan ada pesan dalam pidato Megawati yang mendahulukan diksi nepotisme daripada korupsi.
- Putusan MK Perkuat Kewenangan KPK Jadi Harapan Baru Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi
- KPK Anggap Kewenangan Memproses Militer Korup Sebagai Kesetaraan dalam Hukum
- Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP Gegara Membangkang & Temui Jokowi Saat Pilkada 2024
- PDIP Pamer Menang 14 Pilgub, Jubir PSI: Berapa yang Kader Sendiri?
- Tolak Usul PDIP soal Polri, Wasekjen NU: Itu Kemunduran dan Langgar Konstitusi
- Tolak Polri di Bawah Kementerian, Eks Ketum IMM Ingatkan PDIP soal Sejarah Reformasi
