Memaksa Membuka Sekolah dapat Mengancam Nyawa, Masa Depan Siswa, Guru dan Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim angkat bicara terkait rencana pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
Menurutnya, ada faktor risiko sangat besar apabila sekolah dipaksa dibuka serentak pertengahan Juli 2021 nanti.
Hal itu mengingat angka Covid-19 di tanah air yang tinggi dan munculnya corona varian baru, serta angka positif yang berada di atas 10 persen di banyak daerah.
“Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya,” kata Satriwan di Jakarta, Jumat (4/6).
Menurut Satriwan, PTM terbatas sulit dipaksakan secara serentak dikarenakan lambatnya vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Dia mengatakan P2G sangat memahami ancaman learning loss, meningkatnya angka putus sekolah, dan angka perkawinan usia sekolah di beberapa daerah sebagai dampak pembelajaran jarak jauh selama hampir 1,5 tahun yang belum efektif, yang akan berdampak panjang,
"Sangat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, sebab ini menyangkut kualitas SDM Indonesia sekarang dan nanti,” ujar Satriawan.
Dia menyebut ada dua indikator mutlak sekolah bisa dimulai untuk pembelajaran tatap muka di awal tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.
Kornas P2G Satriwan Salim mengingatkan pemerintah bahwa opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa, termasuk guru dan keluarganya. Menurutnya, PTM terbatas sulit dipaksakan secara serentak dikarenakan lambatnya va
- Nadiem Makarim Titipkan Guru, Dosen, Tendik & Pegiat Seni kepada Menteri Baru, Mengharukan
- Gaji Guru PPPK, PNS & Honorer, Ditambah Rp2 Juta Mulai Bulan Ini, Mana nih?
- Nadiem Makarim: Indonesia Melakukan Transformasi Pendidikan Besar-besaran Dalam 5 Tahun
- Lewat Program 2 Ini, Ribuan Siswa di Papua dan 3T Bisa Lanjutkan Pendidikan Berkualitas
- P2G Merespons Pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan
- Ketua Honorer Laporkan Presiden Jokowi & 2 Menteri ke Komnas HAM