Memalukan! Organisasi Malaysia Tilap Dana Rp 232 M untuk Palestina
jpnn.com, PUTRAJAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (SPRM) membekukan 41 rekening bank milik organisasi nirlaba AMAN Palestin Berhad setelah mengidentifikasi sejumlah masalah, termasuk dugaan penyaluran 70 juta ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 232,88 miliar untuk tujuan lain.
SPRM dalam keterangan tertulisnya menyebut AMAN Palestin Berhad diduga menyalahgunakan sumbangan masyarakat yang dilakukan sejak 17 Oktober 2023,
Pembekuan juga dilakukan kepada rekening dari beberapa entitas perusahaan lainnya dengan nilai total RM 15.868.762 atau sekitar Rp 52,79 miliar.
SPRM menggeledah lokasi AMAN Palestin dan memperoleh sejumlah dokumen terkait pengelolaan keuangan dan operasional selama lima tahun sebelumnya.
Investigasi, menurut pernyataan itu, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang (Akta) SPRM 2009, Akta Pencegahan Pencucian Uang, Akta Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Hasil Kegiatan Ilegal 2001 (AMLATFPUAA 2001) dan KUHP (UU 574).
SPRM mengatakan telah mencatat keterangan beberapa saksi penting dan penyelidikan awal telah mengidentifikasi beberapa masalah yang melibatkan penggelapan dana yang diperkirakan berjumlah RM 70 juta, yang diduga disalurkan untuk tujuan selain tujuan pendirian perusahaan tersebut. (ant/dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
SPRM dalam keterangan tertulisnya menyebut AMAN Palestin Berhad diduga menyalahgunakan sumbangan masyarakat yang dilakukan sejak 17 Oktober 2023,
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Jaksa Panggil Suami Airin dan Ketua DPRD Banten terkait Dugaan Korupsi
- Formasi Riau Soroti Penyelenggara Debat Pilwako Pekanbaru tak Mengangkat Isu Korupsi
- Dukung Palestina, BAZNAS Enrekang Salurkan Bantuan Rp 620 Juta
- KPK Sebut Sahbirin Noor Bakal Merugikan Diri Sendiri jika Mangkir Lagi
- Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil PCR, Polda Sulut Tahan 2 Tersangka
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum