Membaca Arah Isu Munaslub Partai Golkar

Publik dipertontonkan pada 2 (dua) kenyataan. Di satu sisi, Partai Golkar sedang mempertunjukkan sebentuk fenomena internal kepartaian yang tidak selamanya mapan dilanda persoalan.

Perbedaan pendapat menjadi dinamika yang lumrah dan terkadang menggerus situasi hingga menggedor kedigdyaan rezim.

Di sisi lain, kesejatian Partai Golkar yang makin dewasa dalam mengelola opini dan gagasan yang beraneka ragam. Karena, sebagai partai modern, Golkar harus menjadi contoh dan teladan tentang bagaimana mengelola perbedaan.

Atas dasar itu, isu tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar kiranya merupakan isu yang lazim dan lumrah.

Sebab berbagai realita yang nampak di mata publik senantiasa mampu memantik suasana kebatinan partai tersebut ke level kegusaran yang sulit terjelaskan.

Memang konstitusi Partai Golkar secara jelas menyebutkan bahwa Munaslub diselenggarakan sebab partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa, atau DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya.

Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi 2/3 DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.

Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya “garang” di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal.