Membaca Arah Isu Munaslub Partai Golkar

Munaslub tentu bukan norma “haram” dalam partai se-modern Golkar. Norma itu sejatinya menjadi “warning” bagi penguasa pucuk pimpinan untuk mengingatkan secara terus-menerus bahwa siapapun pemimpinnya, kedaulatan partai ada di tangan anggotanya.

Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu.

Namun, terlepas dari isu Munaslub, publik memang sedang mengintai khasiat jitu dari berbagai aksi dan manuver Airlangga sepanjang kepemimpinannya.

Namun, 7 (tujuh) bulan menjelang kontetasi Pemilu kiranya cukup untuk memberi waktu kepada Airlangga untuk menunjukkan taji sesungguhnya. Selebihnya, entah kemana nahkoda partai ini akan berlabuh.

Sementara itu, wara-wiri Bakal Calon Presiden saat ini semakin mengerucut pada nama-nama yang sudah begitu jelas dalam ingatan publik.

Ironisnya, tidak satupun nama tersebut memberi efek ekor jas (coattail effect) bagi prediksi peningkatan perolehan suara pada 2024 yang akan datang. Lalu, apa yang sedang dinanti oleh Partai Golkar?

Saat ini, publik justru menanti sejauh mana kebebasan bersuara dan berpendapat dalam alam demokrasi Partai Golkar kembali menggelegar. Kebebasan itulah yang justru menunjukkan esensi demokrasi di partai tersebut.

Sebab, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai, yang justru sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.