Membahas RUU Otsus Papua, Guspardi Gaus Minta Pemerintah Libatkan Berbagai Kementerian
jpnn.com, JAKARTA - Untuk menyelesaikan masalah di Papua, perlu melibatkan berbagai kementerian terkait dalam pembahasan RUU Otsus Papua. Sebab, persoalan Papua tidak hanya ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan.
“Saya berpendapat bahwa persoalan Papua tanggung jawabnya tidak hanya pada tiga kementerian ini saja tetapi juga pada beberapa kementerian. Sebab masalah Papua menyangkut berbagai sektor kehidupan yang harus juga kita bahas dalam RUU ini. Meskipun leading sektornya atau koordinatornya ada pada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Guspardi Gaus, anggota Pansus RUU Otonomi Khusus Papua Guspardi Gaus, Kamis (24/6).
Guspardi menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Pansus RUU Otsus Papua dengan Mendagri Tito Karnavian yang juga dihadiri oleh Wakil Menkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Keuangan (via zoom) di ruang rapat Pansus DPR RI, Jakarta, Kamis (24/7/2021).
Legislator asal Sumatera Barat ini mencontohkan masalah pendidikan, di mana dalam alokakasi belanja pendidikan dalam UU Otsus Papua diamanahkan sebesar 30 persen. Namun, realisasinya tidak sampai 5 persen. Begitu pun alokasi belanja untuk kesehatan yang diamanahkan sebesar 15 persen kenyataannya terealisasi hanya 7,43 persen di Provinsi Papua dan hanya 2,56 persen di Papua Barat.
Tidak hanya itu, pihaknya juga dikagetkan oleh permasalahan listrik di Papua. Dia mendapati apa yang disampaikan dalam rapat kerja berbeda dengan yang disampaikan masyarakat.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kroscek terhadap beberapa persoalan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita Otsus Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua.
“Saya berharap hal ini menjadi keputusan,” ujar politikus PAN ini.
Anggota Baleg DPR RI ini menambahkan keterlibatan kementrian lain diperlukan guna melakukan koordinasi dan sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap percepatan pembangunan Orang Asli Papua (OAP) dari semua sektor kehidupan.
Untuk menyelesaikan masalah di Papua, perlu melibatkan berbagai kementerian terkait dalam pembahasan RUU Otsus Papua.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat