Membangun Tanah Papua dengan Adat

Presiden Suharto mengoptimalkan konsep perlawanan Sukarno dalam pendekatannya merebut Papua. Pembangunan Papua dilakukan lewat pendekatan keamanan di mana semua pos penting dan strategis diisi oleh perwira menegah aktif ABRI berpangkat kolonel.

Bagi Presiden Suharto pembangunan hanya bisa dicapai jika ada stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas politik itu dapat dicapai lewat pendekatan keamanan.

Presiden Habibie yang memimpin dengan pendekatan teknokratis memulai kepemimpinannya dengan dialog. Ia mengundang 100 tokoh Papua ke Istana untuk berdialog tentang masa depan Papua.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk ke Papua lewat jalur dialog berbasis pada pendekatan kultural yang langsung menyentuh hati masyarakat Papua. Ia mengubah nama Irian Jaya yang amat politis itu menjadi Papua yang mewakili rasa-perasaan kultural orang Papua.

Pada tanggal 30 Desember 1999, saat itu saya turut diundang sebagai perwakilan pemuda/mahasiswa Fakfak wilayah adat Bomberay, saat pertemuan dengan Presiden Gus Dur di Jayapura, Gus Dur menekankan bahwa duduk bersama dan dialog jauh lebih penting dari pada menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

Presiden Megawati melanjutkan pendekatan Gus Dur dengan menerbitkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan aspirasi yang menonjolkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.

Maka, Majelis Rakyat Papua (MPR) terbentuk sebagai representasi masyarakat adat asli Papua.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pendekatan berbasis pada kebijakan keamanan dan kesejahteraan yang tercantum dalam Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres tahun 2011 untuk mengatasi problem sosial-ekonomi di Papua.