Membedah Untung dan Rugi Rencana Jokowi Pangkas Pajak Korporasi
Salah satu faktor yang membuat Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut UU itu laiknya kanebo kering adalah rentang waktu waktu.
UU itu lahir 16 tahun lalu. Apabila ditarik ke konteks kekinian, tentu sudah banyak sekali poin demi poin yang harus diubah.
Dari sisi makro, pemerintah berkeinginan agar hadir ekosistem tenaga kerja yang lebih baik.
Dengan begitu, investasi dari dalam maupun luar negeri dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, itu semua belumlah cukup. Masih banyak reformasi struktural yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Tugas berat memang menanti Jokowi di periode kedua pemerintahan nanti bersama KH Ma'ruf Amin. Untuk itu, Jokowi harus bekerja lebih keras lagi.
Periode pertama yang akan berakhir memang menorehkan sejumlah pencapaian.
Misalnya, pembangunan infrastruktur di mana-mana sehingga menuai apresiasi dari masyarakat.
Tensi politik dalam negeri mendingin setelah Presiden Terpilih Joko Widodo bertemu dengan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7).
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah
- Gerbong Nusantara: Jokowi Mewariskan Kebijakan yang Menyusahkan Rakyat
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Janji Menkeu Sri Mulyani Soal PPN 12 Persen, Simak!
- Pemerintah Wajib Memperjelas Definisi Barang Mewah dalam PPN 12 Persen