Member KAMI Tokoh Berpengaruh, Jokowi Perlu Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang anggota yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memiliki ketokohan di mata masyarakat. Karena itu, Dedi menilai Presiden Joko Widodo perlu mewaspadai gerakan itu apabila ingin citra pemerintahannya tetap terjaga.
"Secara politis melihat member KAMI yang memang tokoh berpengaruh dan punya integritas, presiden perlu mempertimbangkan keberadaanya, sekurang-kurangnya membuka dialog," kata Dedi kepada JPNN.com, Rabu (5/8).
Dalam deklarasi KAMI, turut hadir akademisi Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Sekretaris Kementarian BUMN Said Didu, dan ekonom senior Ichsanuddin Noorsy.
Ada juga MS Kaban, Habib Muhsin Al Atas, Chusnul Mariyah, hingga Sri Bintang Pamungkas.
Menurut Dedi, nama-nama tersebut harus didengarkan keluhannya oleh presiden dibanding buzzer politik dan selebritis terkait kondisi negara saat ini.
"Jika buzzer politik dan selebritis saja bisa dengan mudah dialog di Istana, maka mestinya tokoh-tokoh senior bangsa ini juga perlu didengarkan aspirasi dan nasihat-nasihatnya," kata Dedi.
Dedi memandang apabila para tokoh tersebut diabaikan oleh presiden, maka gerakan mereka bisa menjalar dan menhadi kekuatan besar. Dan Dedi menganggap hal itu sangat riskan terhadap citra pemerintahan Joko Widodo.
"Akan berimbas pada stabilitas kinerja pemerintah jika kelompok penekan lebih besar dari kekuasaan," jelas Dedi.
Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mendengarkan aspirasi para tokoh di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gerakan itu diyakini bisa memberikan dampak terhadap pemerintah.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi