Membuka IAPF di Bali, Puan Singgung RI-Afrika Punya Sejarah Panjang Sejak KAA di Era Presiden Soekarno
“Tahun 1955, 69 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) telah menjadi tonggak sejarah untuk memupuk persaudaraan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika,” tuturnya.
KAA yang dibuka oleh Presiden pertama RI Sukarno merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme.
“Solidaritas saat itu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika,” tegas Puan.
Berbeda dengan ketika pelaksanaan KAA, Puan mengatakan kondisi saat ini berbeda.
“Jika pada tahun 1955, Pemerintah berperan dominan dalam mendorong kerja sama Asia-Afrika, saat ini, tahun 2024, Parlemen merupakan faktor penting untuk mendorong kerja sama kedua benua," jelas cucu Bung Karno tersebut.
“Jika pada tahun 1955, keputusan penting diambil pemerintah, saat ini Pemerintah perlu berkonsultasi dengan Parlemen untuk melakukan kerja sama internasional,” lanjut Puan.
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, membangun kemitraan antar Parlemen berarti memperluas hubungan Afrika dengan Indonesia menjadi lebih inklusif.
Tak hanya itu, Puan menilai ada peningkatan hubungan Indonesia-Afrika dengan membangun kemitraan antarparlemen.
Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal sejarah panjang Indonesia-Afrika yang terjalin sejak KAA di Bandung tahun 1955 saat era kepemimpinan Presiden Soekarno.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online