Men PAN Miris Kasus Hukum Libatkan PNS

      Ketiga, dalam hal pendanaan, dari mana sumbernya. Apakah dari PNS sendiri yang gajinya tidak terlampau besar, dari instansi, atau dari APBD/APBN. Semua itu merupakan pilihan-pilihan, namun yang pasti, PNS perlu mendapatkan keadilan hukum yang layak.

      Meneg PAN Taufiq Effendi juga meminta KORPRI untuk merumuskan definisi netralitas dan  tanggung jawab jabatan. “Jangan sampai orang dituntut karena tanggung jawab jabatannya. Jangan sampai gara-gara membelikan nasi bungkus saat terjadi banjir di daerahnya, justru malah ditangkap,” tambahnya. (iw)