Menag Laporkan Panja Haji ke Pimpinan DPR
Terkait Molornya Penetapan BPIH 2010
Sabtu, 17 Juli 2010 – 14:06 WIB
Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan penyelenggaraan ibadah haji ini adalah pelayanan nirlaba bukan untuk mencari keuntungan. Kalau ada kelebihan dari BPIH, tambahnya, dana itu akan disimpan sebagai dana optimalisasi dan digunakan untuk keperluan mendesak. "Karena itu saya mempersilahkan jika ada komponen biaya tidak langsung yang masih mungkin diturunkan. Silakan saja kalau masih bisa disisir," singkat dia.
Rapat pembahasan BPIH antara Menteri Agama dan pimpinan DPR dihadiri Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Taufik Kurniawan, serta ketua-ketua Poksi VIII.
Secara terpisah, Anggota Panja Haji, Muhammad Baghowi mengatakan BPIH masih bisa diturunkan hingga USD 119. Menurut Baghowi, penjelasan dari pemerintah yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag menjelaskan BPIH untuk embarkasi Jakarta pada 2009 sebesar USD 3.444. Untuk embarkasi Jakarta, kata dia, pemerintah akan menurunkan BPIH tahun ini sebesar USD 39 menjadi sebesar USD 3.405. Sedangkan untuk sejumlah embarkasi di Indonesia akan menurunkan BPIH rata-rata USD 36.
Menurut Baghowi, usulan pemerintah itu masih bisa diturunkan lagi sampai USD 119. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, penghitungan DPR tersebut dengan asumsi biaya pemondokan yang dibayar oleh jemaah haji sebesar USD 2.700 sedangkan sisanya sekitar USD 300 dolar disubsidi menggunakan dana optimalisasi jamaah haji. Dana yang berasal dari bunga dari setoran awal haji yang saat ini jumlahnya mencapai Rp1.172 miliar.
JAKARTA - Alih-alih duduk semeja dan menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010, pemerintah dan parlemen kini terlibat dalam "perang
BERITA TERKAIT
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak