Menag Lepas Kloter Pertama Dari Jakarta

JAKARTA - Perjalanan jamaah haji menuju Arab Saudi dimulai hari ini. Rencananya pemberangkatan kloter pertama jamaah haji, dilepas Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin dari Jakarta.
 
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidin menuturkan, rombongan jamaah haji yang dilepas Menag adalah kloter pertama Jakarta Pondok Gede. "Pelepasananya di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur," tandasnya.

Pidato pelepasan dijadwalkan dibacakan pukul 04.30 WIB, Senin (1/9). Kemudian pada pukul 05.30 WIB seluruh jamaah haji yang dilepas sudah harus masuk ke dalam bus.

Seperti tahun lalu, pemberangkatan jamaah haji di Jakarta sudah tidak melalui bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tengarang. Sebagai gantinya pemberangkatan jamaah dilakukan di bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur. Lokasinya cukup strategis karena dekat dengan asrama haji Pondok Gede. Kemudian akses untuk calon jamaah haji yang berangkat dari asrama haji Bekasi, juga tidak terlalu jauh.
 
Pemerintah sudah tidak lagi menggunakan bandara Soekarno Hatta karena alasan kepadatan lalu lintas penerbangan. Seperti diketahui, tanpa ada penerbangan khusus jamaah haji saja, sering terjadi kepadatan lalu lintas pendaratan atau lepas landas di bandara Soekarno Hatta. Sehingga pesawat yang sudah mau mendarat, harus berputar-putar dulu menunggu antrian pendaratan. Sedangkan pesawat yang akan lepas landas, harus antri beberapa pesawat untuk mendapat giliran terbang.
 
"Pemindahan dari bandara Soekarno Hatta ke bandara Halim Perdanakusuma murni untuk peningkatan layanan kepada jamaah," katanya. Kemenag juga sudah menyiapkan skema pemberangkatan jamaah haji dari bandara Halim Perdanakusuma.
 
Seluruh proses pengecekan dokumen keimigrasian dilakukan sejak di asrama haji. Setelah pengecekan dokumen-dokumen selesai, jamaah langsung masuk ke bus rombongan. Kemudian bus itu itu meluncur ke bandara Halim Perdanakusuma langsung menuju pesawat yang sudah siap terbang. Dengan skema ini, tidak ada penumpukan jamaah haji di terminal penumpang umum.
 
Penumpukan penumpang umum dan jamaah haji di terminal bandara Halim Perdana Kusuma cukup riskan. Pasalnya selain tempatnya yang tidak sebesar bandara Soekarno Hatta, bandara Halim Perdanakusuma saat ini juga sudah melayani penerbangan umum reguler.
 
Sementara laporan dari Arab Saudi, Zubaidi mengatakan seluruh PPIH (petugas penyelenggaraan ibadah haji) sudah siap menerima jamaah. Pemberangkatan personel PPIH ini sudah dilakukan pekan lalu, sehingga sudah mempersiapkan diri di Makkah, Madinah, dan Jeddah. PPIH ini terdiri dari petugas kesehatan, keamanan, dan sebagainya.
     
Terpisah, dari gedung KPK, Wakil Ketua Busyro Muqoddas mengatakan penyelesaian kasus haji saat ini berkaitan dengan penyalagunaan kuota. Pejabat maupun anggota parlemen yang ikut rombongan haji mantan Menag Suryadharma Ali (SDA) harus bersiap diperiksa KPK. "Rombongannya dulu, termasuk yang ada unsur APBN-nya, itu dulu," ujarnya.
      
Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Daerah Kerja Kementerian Agama di Mekkah, Zainal Abidin usai diperiksa KPK mengakui adanya kuota haji yang tersisah. Nah, kuota itu lantas diberikan kepada anggota DPR. Padahal, harusnya diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi antrian.
      
Busyro tidak tahu kapan anggota rombongan SDA akan diperiksa secara intensif. Begitu juga saat ditanya kapan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akan bertemu dengan penyidik. Busyro menyebut soal pemeriksaan tergantung dengan kebutuhan para penyidik. Yang jelas, fokusnya tetap ke rombongan.
      
Soal pemeriksaan belakangan ini yang banyak memanggil anggota Komisi 8, Busyro menyebut itu sebagai teknik penyidik. Dia tidak mau buka mulut soal dugaan pemeriksaan itu terkait dengan penganggaran pelaksanaan ibadah haji 2012-2013. "Tidak setiap hasil pemeriksaan selalu saya akses, masih banyak tugas-tugas lain," terangnya.
      
Terkait penggunaan sisa kuota, mantan pimpinan KPK yang saat ini menjadi Irjen Kemenag, M. Jasin juga menegaskan tidak boleh dibagi-bagikan kepada anggota DPR. Parlemen memiliki jatah sendiri tetapi untuk pengawasan dan pengendalian. Kalau mereka mau berangkat ke tanah suci, ya harus mengikuti aturan kecuali daftar haji plus atau khusus.
      
Secara detail Jasin menjelaskan, haji plus memang memiliki kuota tersendiri. Kuota tersebut dikelola oleh Kemenag yang didapat dari pemerintah Arab Saudi. Setelah itu, Kemenag membagikan ke tiap-tiap penyelenggara haji plus. "Memang hak dia (penyelenggara) untuk memberikan ke siapa saja yang mau," terangnya.
      
Kemenag, lanjutnya, memang mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun, tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggara haji plus. Yang diatur oleh Kemenag adalah kuota pendaftaran melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). (wan/dim)