Menag Mangkir, Pembahasan Biaya Haji Batal

Karding menduga ketidakhadiran pemerintah ini hanya untuk mengulur-ulur waktu pembahasan BPIH. Tindakan Menag tersebut sangat melecehkan DPR dan berakibat rapat membahas BPIH gagal. “Jadi, Kemenag melecehkan DPR, apalagi tidak memberikan mandat kepada siapapun termasuk Dirjen haji,” ungkap Karding.

Sementara anggota Komisi VIII lainnya, Fauzi Ahmad Abdullah menambahkan, selama ini banyak pemborosan uang jamaah yang digunakan oleh penyelenggara haji. “Salah satunya Siskohat yang menelan biaya sebesar Rp100 M sementara penyelenggaraan haji tak kunjung membaik. Dari sejumlah pihak saya mendengar Siskohat itu hanya ditujukan untuk pembangunan citra haji. Ini sudah melenceng dari tujuan semula yang diargumentasikan untuk perbaikan penyelenggaraan jamaah haji,” tambah Fauzi Ahmad Abdullah. (fas/jpnn)