Menag Merasa Difitnah DPR

JAKARTA - Dugaan mark up Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Baghowi terus menggelinding. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan bahwa tudingan anggota Komisi III dari Partai Demokrat itu bernuansa fitnah.

Indikasinya, data yang dikemukakan Baghowi kepada publik sebagai dasar perhitungan tidak akurat. Dia mencurigai ada motif politis dibalik pengungkapan data itu kepada media. "Adanya tuduhan dugaan mark up yang disampaikan Baghowi bernuansa fitnah karena data yang dikemukakan tidak akurat," kata Suryadharma ketika ditemui di kantornya, Kamis (29/4).

     

Suryadharma mengatakan, isu yang disampaikan Baghowi tidak tepat sasaran karena sebenarnya penetapan komponen biaya haji 2009 itu ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Harusnya, kata dia, pemahaman kedua pihak tidak mungkin berbeda karena semua komponen disampaikan terbuka ketika penentuan BPIH. "Hal lain yang menurut saya janggal adalah penilaian itu dilakukan sebelum ada audit dari BPK," kata dia.

     

Sebelumnya Baghowi menyampaikan indikasi markup tiket petugas haji. Biaya tiket petugas haji yang dianggarkan pemerintah adalah USD 1.773 bagi 1.524 orang. Di antara petugas haji itu, juga termasuk wartawan yang diberangkatkan Kemenag sebagai tim Media Center Haji (MCH) di Arab Saudi.

Dengan ketentuan kurs tukar rupiah tahun lalu Rp 12.500, anggaran tiket pesawat petugas haji riil Rp 33,7 miliar. Namun, realisasi yang dibayarkan ke pihak Garuda Airlines (GIA) hanya USD 1.300 per petugas haji sehingga total Rp 24,7 miliar. Artinya, dari Rp 33,7 miliar dana terkumpul, yang disetor hanya Rp 24,7 miliar. Sisanya sekitar Rp 9 miliar lantas dipertanyakan. Selain itu GIA juga dituding memark up biaya penyebrangan lintas negara senilai Rp 46 miliar.