Menag Minta Pemda Konsisten Perangi Miras
Pascaevaluasi Perda Miras oleh Kemendagri
Selasa, 17 Januari 2012 – 22:02 WIB

Sejumlah masa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/1). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar pemerintah tidak mencabut Perda Miras yang sudah berlaku di beberapa daerah. Foto : Umri/POS METRO MEDAN/JPNN
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, hingga pemerintah daerah hingga DPRD untuk tidak menghentikan upaya memerangi minuman keras. Pernyataan Menag itu terkait evaluasi atas Perda Miras yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
“Jadi, saya harap semua pihak mulai dari masyarakat, tokoh agama hingga pemerintah daerah dan DPRD tetap berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa meminum minuman keras itu tidak baik untuk kesehatan, pikiran, dan juga tentu bisa memberikan dampak negatif. Terutama, perilaku masyarakat yang bisa menimbulkan perilaku negatif yang bisa meresahkan masyarakat,” ungkap Suryadharma di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (17/1).
Menteri yang juga Ketua Umum PPP itu berharap seluruh masyarakat tidak terpaku pada aturan-aturan formal. Artinya, meskipun Perda Miras sudah dibatalkan, namun hal itu bukan berarti masyarakat bisa miras secara bebas.
“Kita tidak jangan terpaku aturan formal. Sekarang kita kembalikan pada logika kita. Ketika kita melarang anak kita minuman keras, apakah perbuatan kita melanggar hukum? Ketika guru mengatakan pada muridnya melarang minuman keras, apakah guru melanggar hukum? Ketika lama melarang umatnya minuman keras, apakah amanat itu melarang hukum? Kan tidak. Sekarang logika kita yang harus digunakan,” tegasnya.
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, hingga pemerintah daerah hingga
BERITA TERKAIT
- PT Aero Systems Indonesia Ditetapkan Berstatus PKPU
- 73% Kematian Nasional karena Penyakit Tidak Menular
- MUI Dukung Kejagung Membongkar Habis Mafia Peradilan
- Soal Program Kirim Pelajar Bermasalah ke Barak, Dasco: Harus Dikaji Dahulu
- Universitas Sunan Gresik - Politeknik Kirana Teken MoU, Lulusan Bisa Langsung Kerja di Lion Air Group
- Pramono Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta