Menag Yaqut Cholil Kembali Dilaporkan ke KPK
![Menag Yaqut Cholil Kembali Dilaporkan ke KPK](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/08/02/menteri-agama-menag-yaqut-cholil-qoumas-dan-wakil-menteri-bq-bgh8.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (2/8).
Mereka dilaporkan ke KPK oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STMIK Jayakarta atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024.
"BEM STMIK Jayakarta mendatangi Kantor KPK untuk melaporkan Menteri Agama RI dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan KKN kuota haji," kata perwakilan mahasiswa Rafli di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (2/9).
Laporan ini merujuk pada temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Rafli mengatakan mahasiswa sebagai agent of change mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji ini.
"Mahasiswa tidak boleh diam saja melihat kondisi ini, karena penyelenggaran haji haruslah tepat sasaran," ucapnya.
Pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50 perses secara sepihak oleh Kemenag telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Berdasarkan UU tersebut, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.
Padahal, dalam Rapat Panja Haji terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 bersama Menag Yaqut pada 27 November 2023 lalu, disepakati bahwa kuota haji Indonesia 2024 sebanyak 241.000 jemaah. Rinciannya, jemaah haji regular sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sejumlah 19.280 orang.
Pelapor menganggap mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji ini.
- Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Bertemu Mahasiswa RI di Seoul National University
- KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN
- Pimpinan KPK Diduga Cawe-Cawe di PK Mardani Maming, Dewas Bereaksi Begini
- Soal Penyimpangan Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR RI Buka Opsi Libatkan KPK
- Integritas Penanganan Perkara Kasus Sapi di Kementan Dipertanyakan, KPK Bilang Begini
- Ulah Nurul Ghufron Menurunkan Citra KPK, Duh