Menag Yaqut Diharamkan ke Sumbar, LBH Ansor Menyalahkan Roy Suryo
jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menjelaskan soal aturan pengeras suara di masjid dengan menganalogikan gonggangan anjing kini menjadi viral dan menuai polemik.
Terbaru, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Fauzi Bahar Datuak Nan Sati melarang Menag Yaqut untuk menginjakkan kaki di Ranah Minang sebelum minta maaf dan menarik ucapan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa menyatakan pelarangan tersebut merupakan akibat dari cuitan Roy Suryo.
"Itu akibat dari potongan twit Roy Suryo, makanya kami sangkakan Pasal 28 (UU ITE) yang membuat permusuhan antarsuku, golongan, dan ras gara-gara twitnya itu," kata Dendy, Jumat (25/2).
Dia menyebutkan masyarakat sebenarnya tidak terlalu paham dengan maksud pernyataan Gus Yaqut saat diwawancarai wartawan di Riau, Rabu (23/2). Namun, terpancing dengan cuitan Roy Suryo.
"Pelarangan orang Minang itu jelas pembuktiannya tindakan Roy Suryo, akibat dari caption-nya itu menyebarkan berita, memotong berita dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya, ya, permusuhan," pungkas Dendy.
Dendy sendiri mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, hari ini Jumat (25/2).
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu akan dilaporkan dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketua Advokasi dan Litigasi LBH Ansor Dendy Zuhairil Finsa menyebutkan pelarangan Menag Yaqut ke Ranah Minang akibat dari twit Roy Suryo.
- Menag Yaqut Resmikan Program 10.000 Beasiswa Santri BAZNAS
- Kemenag di Bawah Kepemimpinan Menag Yaqut Kembangkan 432 Badan Usaha Milik Pesantren
- Menag Yaqut Ungkap Keberhasilan Mendorong Perbaikan Lembaga Pendidikan
- Kiprah Kemenag 10 Tahun Membersamai Jokowi: Bertumbuh Jadi Faster, Better, & Stronger
- Menag Yaqut Mangkir Lagi Diajak Rapat Evaluasi Pelaksanaan Haji dengan Komisi VIII
- Gegara Jokowi, Menag Yaqut Mangkir Agenda Bareng DPR Lagi