Menagih Janji Jokowi Soal Visi Poros Maritim Dunia

Oleh: drh. Slamet

Menagih Janji Jokowi Soal Visi Poros Maritim Dunia
Ketua Umum Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) yang juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS. Foto: Dok. FPKS DPR RI

Sektor pertanian perikanan dan kehutanan tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen, serta sektor lainnya minus 1,97 persen.

Salah satu kendala besar terkait dengan daya saing produk perikanan dan pertanian adalah persoalan konektivitas logistik atau secara lebih spesifik adalah konektivitas maritim.

Penulis tidak bermaksud mengerdilkan upaya pemerintah dengan membangun jalan tol di berbagai daerah, namun pertanyaan yang muncul seberapa besar infrastruktur jalan tol tersebut mampu menurunkan biaya logistik? Karena faktanya memang betul konektivitas membaik namun biaya logistiknya dirasakan masih cukup mahal.

Seharusnya kita belajar dari apa yang dilakukan Vietnam saat awal-awal pandemi, setelah fokus mengatasi pandemi mereka langsung menyerbu pasar-pasar internasional seperti udang yang dulunya dikuasai oleh Ekuador namun saat ini Vietnam sudah berhasil meng overtake Ekuador khususnya di pasar Amerika.

Industri dan UMKM perikanan serta  pertanian merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang rentan terhadap pasokan bahan baku. Di tengah pandemi covid-19 kebutuhan akan pangan akan sangat meningkat sehingga dengan perbaikan infrastruktur maritim yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan biaya terjangkau diyakini akan meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan perikanan antar wilayah di Indonesia.

Harapan di tahun 2022

Dalam pidato presiden mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 pemerintah merencanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Hampir 7 tahun berlalu masa kepemimpinan Presiden Jokowi, nasib Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia makin tenggelam ditelan waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News