Menahan Royalty Upaya Kemplang Uang Rakyat
Hal tersebut dibenarkan oleh Ryad karena indikasi antara lain memperkaya diri sendiri dan potensi merugikan negara sudah sangat terbukti. "Tindakan mereka itu harus diusut dengan UU Tipikor, karena upaya menahan pendapatan negara itu pidana" ujarnya.
Pembicara lain, Rama Pratama yang juga anggota Komisi Komisi XI DPR mengingatkan pemerintah agar jangan menempuh jalur politik untuk menyelesaikan kasus ini.
"Terlalu besar biayanya karena DPR harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bermuara pada Hak Angket. Apalagi disaat Pemilu akan berlangsung pada 2009 mendatang," kata Rama.
Walau demikian, lanjutnya, DPR sudah punya kemauan yang kuat untuk membongkar semua UU, PP, dan Kepmen serta semua produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan negara. (Fas)
Jakarta - Empatbelas direksi dan komisaris pengusaha batu bara yang saat ini masuk dalam daftar cekal tangkal (cekal) pemerintah terkait dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Agus Andrianto: 16 Ribu Narapidana di Seluruh Indonesia Terima Remisi Natal
- Sekjen PDIP Sudah Tersangka, Lalu Bagaimana Sikap KPK soal Harun Masiku? Jawabannya Klasik
- SE Terbaru dari MenPAN-RB Rini, Seluruh ASN PPPK & PNS Jangan Abai
- Penetapan Tersangka Hasto Bernuansa Kriminalisasi, Pernyataan Ketua KPK Buktinya
- Wamendagri Bima Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Bayi yang Lahir 25 Desember
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...