Menaikkan BBM, Pemerintah Malas Berbenah

"Sebuah pemerintahan adalah ibarat sebuah rumah tangga. Jika mandat konstitusi adalah penguasaan negara terhadap bumi, air dan segala kekayaan terkandung di dalammnya, jika mandat konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum, jika mandat konstitusi adalah segala warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka jelas kebijakan pemerintah tidaklah boleh semata-mata pada angka-angka kenaikan harga minyak dan jebolnya anggaran negara," paparnya.

Beberapa waktu yang lalu bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan ada dugaan korupsi dalam penghitungan subsidi BBM pada postur RAPBNP 2012. Metode penghitungan yang digunakan bahkan sama dengan yang digunakan oleh Pertamina, BP Migas dan Kementrian ESDM. "Pemerintah memang tidak menginginkan transparansi. Ada indikasi pemerintah menutupi kebolongan sekaligus menutupi suatu kepentingan tertentu," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus berdasar pada nilai publik (public value) untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara.

Apakah pemerintah sudah mengajukan pertanyaan berapa potensi sumber daya alam, sumber daya pajak dan berbegai sumber penerimaan negara yang hilang sebagai penerimaan negara.