Menaikkan Harga BBM Saja Berani, Kok Melantik BG Tak Bernyali?

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat langkah tegas terkait polemik tentang Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Karel mengatakan, Jokowi mestinya berani melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri meski ada penolakan dari publik.

Menurut Karel, menunda penyelesaian persoalan tentang BG -inisial untuk Budi Gunawan- bukanlah solusi.  “Semakin berlarut, maka sebenarnya Jokowi sedang menebar masalah, baik di antara institusi penegak hukum seperti KPK dan Polri, di parlemen dan bahkan di koalisi pendukungnya,” ujar Karel di Jakarta, Minggu (15/2).

Lebih lanjut Karel mengingatkan bahwa Jokowi sudah mengantongi dukungan DPR untuk melantik Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai orang nomor 1 di kepolisian. Karel menyebut kondisi ini berbeda saat Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak ataupun menolak grasi bagi terpidana mati

Karel menambahkan, naik kenaikan BBM maupun menolak grasi terpidana mati kasus narkoba jelas bukan keputusan yang mudah. Bahkan tekanan publik sangat kuat, dan terutama pada kasus hukuman mati terpidana narkoba.

Dalam kasus hukuman mati, lanjut Karel, sejumlah negara bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi. Ketegasan Jokowi terhadap terpidana mati kasus narkoba bahkan sampai panen kecaman di luar negeri.

Karenanya, keberanian seperti itu pula yang diharapkan Karel dari Jokowi dalam polemik pelantikan Budi Gunawan.  “Jokowi sudah menunjukkan keberaniannya dihujat dunia internasional soal putusan hukuman mati, masak hanya mengangkat BG saja dia tak punya nyali?” lanjutnya.

Menurut Karel, semestinya Jokowi bertindak cekatan dan tidak terus-menerus mengumbar berwacana. Sebab, Jokowi sebagai presiden punya hak prerogatif.

Terlebih lagi, kalau pun nanti BG yang kini menyandang status tersangka korupsi harus menjalani proses hukum di KPK, maka Jokowi bisa mengusulkan nama calon Kapolri lagi ke DPR. “Kalau pun nanti BG bermasalah, tinggal Jokowi mengambil hak prerogratifnya lagi sebagai presiden untuk memecat BG sebagai Kapolri. Jangan Jokowi jadi presiden wacana,” cetusnya.(rmo/jpnn)