Menakar Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur untuk Membantu Para Pekerja Sektor Perikanan

Untuk mengukur kapasitas tangkapan hanya didasarkan pada perkiraan kemampuan alat tangkap ikan pada kapal nelayan.

Metode ini membuat pemerintah tidak bisa mengawasi eksploitasi dalam penangkapan ikan.

Ekploitasi inilah yang pada akhirnya menguras sumber daya ikan. “Melalui kuota ini, diharapkan tidak ada unsur perkiraan lagi dan loss controldalam penangkapan ikan," sambungnya.

Pembagian kuota penangkapan ikan dibedakan atas tiga jenis, yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota non-komersial.

Kuota industri berlaku di wilayah perairan yang jaraknya lebih dari 12 mil sedangkan untuk nelayan lokal di bawah 12 mil sebagai batas kewenangan pemerintah. Di antara itu ada batas non-komersial untuk keperluan penelitian.

Dengan kebijakan penangkapan ikan terukur, data-data dari perizinan yang dicatat di Pelabuhan menjadi kredibel.

Data-data ini tentu sangat membantu perencanaan dan pengembangan perikanan yang lebih baik sehingga pada akhirnya sumber daya alam menjadi lebih terkontrol.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung Ady Candra optimistis pelaksanaan penangkapan ikan terukur bisa dilaksanakan secara penuh.