Menaker Ajak Apindo Tingkatkan Kemampuan Pekerja

"Ini terjadi karena dari sisi pendidikan angkatan kerja kita sekitar 60 persen masih lulusan SD-SMP. Oleh karena itu, saya minta tolong kepada teman-teman Apindo untuk bersama-sama pemerintah menggenjot peningkatan skill," tutur Hanif.

Pemerintah pusat saat ini sudah memiliki Komite Vokasi Nasional yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah (Kemnaker), pengusaha (Kadin dan Apindo), dan perguruan tinggi.

Hanif berharap konsep pemagangan yang ada di pusat bisa diadopsi di daerah

"Jika ini bisa dikembangkan di daerah, kita juga bisa buat skema-skema pemagangan di sini. Sektor industrinya apa saja. Mungkin pariwisata, perhotelan, atau perkebunan tapi pola dan sistemnya harus jelas.  Kalau kita tidak melakukan ini akan sulit mendapatkan tenaga kerja skill di masa depan," ucap Hanif.

Hanif mengambil contoh kasus di Morowali. Di sana, untuk mencari pekerja yang memiliki skill mengendarai mobil truk saja sangat sulit.

"1.500 lowongan untuk sopir dump truck dibuka di Morowali. Syaratnya hanya satu, memiliki SIM B2. Yang daftar berapa? Hanya delapan orang. Akhirnya diturunkan dari B2 ke B1. Tetap saja tidak nambah. Akhirnya diturunkan lagi menjadi SIM A. Hasilnya nambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya tidak perlu syarat SIM. Namun, setelah dites nggak bisa juga. Ini gimana?" ujar Hanif.

Untuk itu, Hanif meminta bantuan kepada Apindo untuk bersama dengan pemerintah menggenjot pemagangan.

"Presiden Jokowi sudah memberikan tambahan anggaran ke Kemanker sebanyak Rp 3,1 triliun khusus untuk program pelatihan. Jadi ini untuk membantu penyediaan tenaga kerja skill. Investasi pemerintah ditambah magang tentu akan baik," ungkap Hanif.