Menaker Hanif Dhakiri: Pendidikan Vokasi Bukan Kelas Dua
jpnn.com, PURWOKERTO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak memandang pendidikan vokasi sebagai second class yang menjadi pilihan kedua ketika tidak diterima di lembaga pendidikan umum.
"Terkait pendidikan vokasi, saya juga ingin mengajak masyarakat kita ini untuk meyakini bahwa sesungguhnya pendidikan vokasi ini bisa menjadi jembatan kalau kita menginginkan anak-anak kita ini masuk pasar kerja atau berwirausaha," kata Hanif Dhakiri saat menjadi narasumber seminar nasional tentang teknologi, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Banyumas, Sabtu (14/4).
Selama ini, masyarakat masih sering terjebak pada orientasi lembaga pendidikan umum.
Namun, ketika pilihan ada di pendidikan umum, tidak sedikit lulusannya malah kesulitan masuk ke pasar kerja.
Oleh karena itu, Hanif mengajak masyarakat mengambil pendidikan vokasi jika memiliki orientasi masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha.
Sebab, sistem pendidikan yang terapkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Oleh karena itu, harus mulai juga dibangun kepercayaan mengenai vokasi ini di masyarakat. Pendidikan vokasi ini bukan kelas dua. Pendidikan vokasi itu bagus kalau sekali lagi dikaitkan dengan pekerjaan," jelas Hanif.
Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha.
- Menaker Ajak Dunia Usaha Terus Perkuat Kerja Sama, Ini Tujuannya
- Kemnaker Terima Aksi Demo Damai dari Serikat Pekerja
- Terjadi Kecelakaan Kerja Berulang, Wamenaker Tinjau Smelter IMIP
- Menaker Yassierli dan Mendagri Tito Gelar Rakor, Bahas PHK hingga Upah Minimum 2025
- Menaker Yassierli Bertekad Pertahankan WTP Lewat Penguatan Integritas Pegawai
- Raker dengan Komisi IX DPR, Menaker Yassierli Paparkan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan