Menaker Ida Fauziyah Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi di Sektor Ketenagakerjaan

Beberapa poin kebijakan implementasi tersebut, di antaranya memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui masifikasi pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK.

Kedua, memperkuat dan memperluas akses layanan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja, layanan SIAP Kerja, Job Fair (baik virtual maupun non-virtual).

Kemudian memperkuat program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya serta TKM pemula dan lanjutan, di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Misalnya daerah pariwisata prioritas, kemiskinan ekstrem, perbatasan, dan kawasan industri strategis.

Selain itu, meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif, baik pada tahap sebelum, selama dan pascapenempatan.

Ketiga, mengawal bersama pembahasan RUU PPRT, menyosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, memperkuat dialog sosial bipartit, serta meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Keempat, revitalisasi Balai K3 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan K3, serta meningkatkan implementasi kebijakan non-diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

"Dalam implementasinya, tentu anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini belumlah cukup untuk melaksanakan seluruh kebijakan active labour market dalam rangka mengatasi seluruh permasalahan dan tantangan di bidang ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida.