Menaker Ida Harap Negara Anggota ASEAN Meningkatkan Kerja Sama

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membuka Workshop Regional ASEAN tentang "Peningkatan Peran Dan Perlindungan Perempuan Dalam Angkatan Kerja Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi", di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (26/8).

Dalam kesempatan itu, Menaker mendorong seluruh Negara Anggota ASEAN dan Mitra untuk berbagi pengalaman dan inisiatif dalam mengelola dampak COVID-19, terutama pada angkatan kerja perempuan.

Menaker Ida juga meminta anggota ASEAN meningkatkan kerja sama untuk membangun daya saing, ketahanan, dan ketangkasan ASEAN dalam menghadapi masa depan kerja, serta selalu siap dengan potensi dampak pandemi, krisis ekonomi, atau bencana alam yang akan terjadi di masa depan.

"Saya ingin menarik perhatian para peserta yang terhormat untuk mengambil peran aktif dalam diskusi dan dapat mengambil referensi tentang bagaimana meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dalam angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja selama masa pandemi," kata Menaker Ida Fauziyah.

Dia meyakini semua negara anggota ASEAN dan pihak eksternal ASEAN sepakat strategi dan kolaborasi kolektif diperlukan untuk meredakan dampak pandemi, terutama di sektor ketenagakerjaan untuk segera bangkit kembali membangun kembali kehidupan ekonomi dan sosial.

"Saya berharap lokakarya ini dapat mendukung pengembangan lebih banyak kegiatan dan kerja sama serta berkontribusi pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah menegaskan tujuan digelarnya workshop adalah untuk memperoleh perspektif yang tepat menentukan cara-cara meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dalam angkatan kerja dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19.

Sementara Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi sangat berharap apa yang telah dibahas dalam Lokakarya regional ASEAN dapat membawa tindakan nyata meningkatkan peran dan perlindungan angkatan kerja perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi, serta memecahkan masalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang berdampak pada COVID-19.