Menaker Ida: Human Resources Pendukung Pemerintah dalam Pembangunan SDM Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah membuka acara Penghargaan Indonesia Human Resource Awards 2021 yang digelar oleh Warta Ekonomi pada Rabu (28/4).
Penghargaan tersebut secara khusus diberikan untuk mengapresiasi kinerja Human Resources (HR) korporat, yang terbukti bagus dan membawa dampak signifikan terhadap kinerja bisnis perusahaannya.
Menurut Ida, peran Human Resources (HR) berada di ujung tombak dalam pengembangan kompetensi dan karier karyawan.
Sebab, dari sana lah perusahaan kemudian memupuk daya saingnya menjadi lebih baik lagi, dan siap menghadapi berbagai tantangan di industri.
"Dalam kacamata pemerintah, sumbangsih HR ini juga merupakan dukungan nyata dalam upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan mumpuni di masa depan,” ungkap Ida.
Dalam pelaksanaan penelitian untuk penghargaan Indonesia Human Resources (HR) Awards 2021: Empowering Human Resources as The Core of Economic Recovery, tim peneliti Warta Ekonomi melakukan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif.
Metode kualitatif yang digunakan adalah media monitoring dengan mengutilisasi Boolean technique dan menganalisis berbagai isi pemberitaan di media mainstream dan media sosial. Periode media monitoring dilakukan dari Maret 2020-Maret 2021.
Untuk lebih memperkuat penilaian, tim peneliti Warta Ekonomi juga menganalisis laporan tahunan para perusahaan untuk mengetahui strategi, program, sistem perekrutan, dan transformasi digitalisasi di HR perusahaan.
Menurut Menaker Ida, peran Human Resources (HR) berada di ujung tombak dalam pengembangan kompetensi dan karier karyawan.
- Gloria Nababan Raih Gelar The Winner Asianista Internasional 2025 di Singapura
- Talenta Unggul Mampu Memperkuat Hilirisasi Pertambangan
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Selamat, Bank Mandiri Kembali Meraih Penghargaan dari Kanwil DJPb NTT
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah