Menaker Minta Pemerintah Desa Bantu Lindungi Pekerja Migran

jpnn.com, PASURUAN - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhaikiri menilai pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal.

Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini, menyebabkan banyak aparatur pemerintah desa tak mengetahui ada warganya bekerja keluar negeri.

"Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa," ujar Hanif Dhakiri saat memberikan arahan Jambore Petugas Desmigratif Nasional di Village Hall Pusat Pelatihan Kerja/SETC (Sampoerna Enterpreneurship Training Center), Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu (17/11).

Jambore Nasional Desmigratif yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sebanyak 108 peserta petugas Desmigratif angkatan 2017 dari seluruh Indonesia itu dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, sharing pengalaman dan tanya jawab.

Menurut Hanif, selama ini pemerintah terus memperkuat program di desa desa agar tifak bersifat parsial, tak kompreshensif dan tak terpadu. Apalagi desa sebagai lokus program Desmigratif, sangat penting dijangkau secara nasional.

Karena itulah, kata Hanif layanan migrasi sebagai salah satu dari empat pilar program Desmigratif sebenarnya merupakan P3K untuk proses migrasi. Di situ ada pendataan dan ada pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal migrasi.

"Jadi orang yang keluar masuk ke desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri," kata Hanif.

Hanif Dhakiri menambahkan selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik. Misalnya pengalaman saat mengirim jenazah pekerja migran ke Jateng ternyata pekerja migran tersebut asal Jatim. Demikian pula saat dikirim ke Jatim ternyata orang NTB.