Menaker Minta Pemerintah Desa Bantu Lindungi Pekerja Migran

"Kita kirim ke NTB ternyata orang NTT. Kenapa? Karena prosesnya di luar, pemerintah desa bahkan tak tahu ada warganya keluar negeri karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," katanya.

Didampingi Dirjen Binapenta PKK Maruli A. Sihaloho, Direktur PTKLN Soes Hindharno, Menaker Hanif mengatakan tujuan digelarnya Jambore Nasional Petugas Desmigratif adalah untuk mempertemukan petugas Desmigratif seluruh Indonesia dan membangun solidaritas dalam menguatkan aliansi-jaringan bersama, ajang tukar pikiran antar petugas Desmigratif, dan sebagai evaluasi kinerja Petugas Desmigratif dalam melayani dan memberdayakan PMI serta keluarganya.

"Lewat Jambore ini diharapkan juga tercipta ikatan-ikatan kekuatan dan semangat baru dalam menjalankan pengabdian pendampingan masyarakat PMI hingga akhirnya tercapai secara optimal cita-cita program Desmigratif Kemnaker," ujarnya.

Program Desmigratif diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan. Tahun 2017, Kemnaker berhasil membina 122 desa, kemudian pada tahun 2018 membina 130 desa tersebar di 65 kabupaten/kota. Lokasi Desmigratif saat ini berjumlah 252 Desa dan rencananya pada tahun 2019 bertambah 150 desa.

Turut hadir Kadisnakertrans Jawa Timur Himawan Estu, Kadisnakertrans Kabupaten Pasuruan Yoyok Heri Sucipto, dan Kepala UPT P3TKI Disnakertrans Jawa Timur Budi Raharjo.(jpnn)