Menaker: PP Pengupahan Menguntungkan Pekerja dan Pengusaha

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri menegaskan pihaknya merasa tertantang untuk meluruskan seluruh pemberitaan tentang isu pengupahan. Menurutnya, merupakan hal yang keliru apabila sebagian kalangan mengganggap PP 78/2015 tentang pengupahan merugikan pekerja.

Menurut Hanif, dengan adanya PP 78/2015, upah buruh naik setiap tahun, sistem formula kenaikan upah minimum tergantung pada angka inflasi pertumbuhan ekonomi nasional dan pada tahun 2016 diperkirakan naik sebesar 11,5 persen.

Kelebihan lainnya dari PP  pengupahan ini daya beli buruh diakomodir dalam formula upah dengan variable inflasi dan masih ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah sektoral masih ada dan ditetapkan oleh gubernur dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi.

“Ramainya pemberitaan tentang isu pengupahan menjadi tantangan sendiri bagi Kemenaker. Hal-hal  yang terkait distorsi isu pengupahan harus segera diluruskan, “ ujar Menaker dalam sambutannya saat membuka Naker Expo bertajuk Merajut Mitra Mencipta Karya di Tanjung Pendam, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (26/11).

Hadir dalam kesempatan ini Gubernur Belitung Rustam Effendi, Bupati Belitong serta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemnaker.

Menaker menjelaskan keuntungan bagi buruh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 antara lain buruh akan memperoleh upah dan pendapatan non-upah, upah buruh pasti akan naik setiap tahun, pendapatan non-upah bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), bonus perusahaan, uang pengganti fasilitas kerja dan uang servis pada usaha tertentu.

“THR wajib diberikan kepada buruh selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya, bagi yangtelat memberikan THR akan kena denda 5 persen dari THR dan tetap harus bayar THR, “ ujar Menaker.

Selain itu, Menaker kembali mengingatkan bahwa PP 78/2015 hingga saat ini merupakan keputusan terbaik yang dilakukan pemerintah. Karena PP pengupahan ini pemerintah melindungi semua pihak, melindungi pekerja agar tetap bekerja dan tidak terkena PHK , tidak dibayar murah dan pengusaha tak membayar seenaiknya.