Menakertrans Diminta Surati Presiden

JAKARTA- Anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Nur Suhud mengatakan seharusnya pemerintah harus benar-benar menjamin Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) tidak akan berdampak meningkatnya angka pengangguran. Jika tidak ada jaminan, maka Menakertrans diminta untuk segera memberikan surat rekomendasi kepada Presiden.

"Menakertrans harusnya telah siap memberikan jaminan, bahwa ACFTA tidak akan berdampak pada sector ketenagakerjaan. Bila ternyata ada pengaruhnya, Menakertrans harus segera memberi surat rekomendasi dan minta Presiden menunda dulu ACFTA," kata Nur Suhud menjawab wartawan, Rabu (23/2) usai Rapat Dengar Pendapat dengan DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) di ruang rapat komisi IX DPR RI.   

Nur mengatakan, kesiapan ACFTA saat ini baru terlihat di tingkat 'elit' sementara di tingkat masyarakat kecil khususnya pekerja dan buruh, justru menimbulkan kepanikan. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memberikan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat dan menjamin bahwa ACFTA tidak akan berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.

"Jika tidak yakin, maka lebih baik ACFTA ditunda dulu sampai pekerja kita benar-benar siap. Jangan sampai pemberlakuan ACFTA membuat angka pengangguran kita meningkat," tegas Nur Suhud.